Kotabogor//portalsuaraindonesia-com.sg.okeweb.net/
Kota Bogor, — Integritas dan kompetensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor kini berada di bawah sorotan tajam. Pasalnya, kondisi infrastruktur di kawasan Paledang yang mengalami kerusakan parah hingga terjadi longsor dinilai menjadi bukti nyata kelalaian birokrasi dalam menjamin keselamatan warga.
Menyikapi hal tersebut, Ketua GIBAS Kota Bogor, Umar Jagad, mengeluarkan pernyataan keras. Bertempat di Sekretariat GIBAS Kota Bogor, Jalan Pandu Raya, ia menegaskan bahwa degradasi kualitas pelayanan publik ini tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi logis.
Kegagalan Kompetensi dan Ancaman Keselamatan
Umar Jagad menilai, kerusakan trotoar Paledang bukan sekadar masalah teknis infrastruktur, melainkan cerminan dari rapuhnya manajemen pengawasan di internal Dinas PUPR.
“Ini menyangkut nyawa manusia. Trotoar yang rusak parah dan longsor di Paledang adalah ancaman nyata, terutama bagi masyarakat umum dan anak-anak sekolah yang setiap hari melintas di sana. Jika fungsi dasar pengawasan saja gagal dijalankan, maka marwah pelayanan publik patut kita pertanyakan,” ujar Umar Jagad dengan nada tegas.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjalankan fungsi social control, GIBAS tidak akan tinggal diam melihat adanya pembiaran yang berpotensi merugikan hajat hidup orang banyak.
Desakan Evaluasi Total
Melihat urgensi di lapangan, Umar Jagad secara terbuka meminta kepada pemangku kebijakan atau Pimpinan Daerah Kota Bogor untuk mengambil langkah ekstrem demi menyelamatkan kredibilitas pemerintah kota.
“Kami memohon kepada pimpinan daerah untuk melakukan evaluasi total terhadap kedinasan PUPR. Mengingat dampak risiko yang ditimbulkan, kami menilai Kepala Dinas PUPR layak untuk dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional,” cetusnya.
Wujud Cinta untuk Kota Bogor
Kehadiran GIBAS dalam mengawal isu ini, menurut Umar, merupakan bentuk manifestasi rasa cinta terhadap Kota Bogor. Ia berharap catatan merah ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk berbenah dan tidak lagi mengabaikan aspek pemeliharaan infrastruktur vital.
Hingga berita ini diturunkan, kerusakan di jalur Paledang masih memerlukan penanganan segera sebelum jatuh korban jiwa akibat abainya responsivitas dinas terkait. GIBAS berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah setempat.
(Red)
