Kalbar//portalsuaraindonesia.com/

Momentum penting bagi penguatan sektor pertanian di Kalimantan Barat ditandai dengan pelantikan seluruh bupati dan wali kota sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di wilayah masing-masing. Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Abdul Kadir Karding pada rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) dan Pelantikan DPD HKTI Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Sabtu (27/6/2026).

 

Di antara kepala daerah yang dilantik, Edi Rusdi Kamtono resmi dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPC HKTI Kota Pontianak. Penunjukan tersebut menjadi bentuk kepercayaan sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi bersama organisasi petani untuk mendorong kemajuan sektor pertanian.

 

Usai dilantik, Edi Kamtono menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah dalam tubuh HKTI bukan sekadar simbolis, melainkan merupakan langkah nyata untuk membangun kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, petani, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan pertanian yang maju, modern, tangguh, dan berdaya saing.

 

Menurutnya, meskipun Pontianak merupakan kota dengan karakteristik perkotaan, perhatian terhadap sektor pertanian tetap menjadi prioritas. Pasalnya, sektor ini memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, serta menopang stabilitas ekonomi masyarakat.

 

Kolaborasi antara pemerintah, organisasi petani, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menciptakan pertanian yang produktif dan berkelanjutan. HKTI harus menjadi rumah besar bagi para petani, memperjuangkan aspirasi mereka sekaligus menjadi motor penggerak lahirnya inovasi di sektor pertanian,” ujar Edi.

 

Ia berharap kepengurusan HKTI Kalimantan Barat yang baru mampu menghadirkan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan petani, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi pertanian modern, penguatan kelembagaan petani, hingga perluasan akses pasar guna meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.

 

Melalui Musyawarah Daerah ini, HKTI Kalimantan Barat diharapkan mampu melahirkan berbagai rekomendasi strategis yang memperkuat peran organisasi sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.

 

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, HKTI diharapkan semakin menjadi organisasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pertanian di masa depan demi terwujudnya kesejahteraan petani dan kemandirian pangan di Kalimantan Barat.

(Fajri–Kaperwil Kalbar).