Kotabogor//portalsuaraindonesia-com.sg.okeweb.net/
Kota Bogor, — Eskalasi ketegangan antara elemen kontrol sosial dan birokrasi di Kota Bogor memasuki babak baru. Organisasi Kemasyarakatan Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Resort Kota Bogor secara resmi telah melayangkan surat pemberitahuan aksi massa ke Polresta Bogor Kota pada Senin (20/04).
Langkah ini merupakan respon keras atas apa yang dinilai sebagai kegagalan kepemimpinan di tubuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor dalam menjaga marwah pembangunan dan keselamatan publik.
Kapasitas dan Integritas Jadi Sorotan, Ketua GIBAS Kota Bogor, Umar Jagad, menyatakan bahwa pihaknya akan mengonsolidasikan kekuatan besar untuk mengepung Balai Kota Bogor pada Kamis, 23 April mendatang. Tuntutan tunggal yang dibawa sangat krusial: Mendesak pencopotan Kepala Dinas PUPR Kota Bogor.
Menurut Umar, jabatan publik adalah amanah yang menuntut kompetensi tinggi dan moralitas yang tak tercela. Ia menilai sosok Kadis PUPR saat ini kehilangan sensitivitas terhadap urgensi permasalahan di lapangan.
“Kami melihat adanya krisis kapasitas dan integritas. Pejabat publik seharusnya menjadi garda terdepan dalam solusi, bukan bagian dari pembiaran masalah. Kami mendesak pemangku kebijakan untuk segera mengambil langkah tegas sebelum kepercayaan publik runtuh sepenuhnya,” tegas Umar Jagad.
Ironi Trotoar Paledang” Jangan Ada Korban Baru Bergerak”
Salah satu poin krusial yang memicu kemarahan GIBAS adalah kondisi infrastruktur di kawasan Paledang. Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki kini dalam kondisi rusak parah dan mengalami longsor yang membahayakan nyawa.
Umar Jagad mengkritik keras sikap dinas terkait yang dinilai lamban dan cenderung reaktif ketimbang preventif.
“Trotoar Paledang itu potret nyata kegagalan manajerial. Kondisinya rusak parah, longsor, dan mengancam keselamatan warga setiap detiknya. Apakah harus ada korban jiwa dulu baru birokrasi ini bergerak? Bogor butuh pejabat yang cepat, tanggap, dan transparan, bukan yang hanya duduk di balik meja saat kota ini terluka,” tambahnya dengan nada tajam.
Komitmen Kontrol Sosial Demi Marwah Kota
Aksi yang direncanakan ini diklaim bukan sekadar bentuk protes tanpa dasar, melainkan manifestasi kecintaan terhadap tanah kelahiran. Sebagai lembaga kontrol sosial, GIBAS menegaskan akan terus mengawal setiap jengkal pembangunan agar sesuai dengan harapan masyarakat.
Poin-poin utama tuntutan GIBAS meliputi
Evaluasi Total & Pencopotan:
Mendesak Wali Kota Bogor untuk segera mencopot Kadis PUPR demi penyegaran instansi.
Transparansi Anggaran:
Menuntut keterbukaan terkait pemeliharaan infrastruktur publik yang terbengkalai.
Respons Cepat:
Mendesak perbaikan segera pada titik-titik rawan bencana dan kerusakan infrastruktur di seluruh penjuru kota.
“Kami tidak akan mundur. Ini adalah perjuangan demi estetika dan keselamatan Kota Bogor. Kami butuh pemimpin instansi yang kompeten, bukan sekadar pengisi jabatan,” pungkas Umar Jagad.
