Kotabogor//portalsuaraindonesia-com.sg.okeweb.net/
Kota Bogor, — Menanggapi stagnasi pembangunan dan lemahnya responsivitas birokrasi, Organisasi Masyarakat (ORMAS) Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) Kota Bogor secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap keras pasca rapat konsolidasi internal pada Jumat, 24 April 2026. Organisasi ini menyoroti tajam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor yang dinilai abai terhadap keselamatan publik.
Ketua Gibas Kota Bogor, Umar Jagad, menegaskan bahwa kondisi Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Paledang yang terbengkalai merupakan manifestasi dari krisis integritas di tubuh birokrasi.
Kritik Tajam Gibas Kota Bogor
“Keterlambatan penanganan infrastruktur di Paledang diduga kuat bukan sekadar kendala teknis, melainkan bentuk kelalaian sistematis. Kami melihat ada indikasi hilangnya ruh pengabdian dan empati publik di tubuh Dinas PUPR. Diduga Membiarkan ancaman di depan mata tanpa langkah konkret adalah bentuk perampasan hak konstitusional warga atas rasa aman,” tegas Umar Jagad.
Ia menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk kecintaan Gibas terhadap marwah Pemerintah Kota Bogor.
“Kami adalah mitra strategis yang selalu mendukung program pemerintah. Namun, sangat disayangkan, ASN di Dinas PUPR diduga tidak memiliki integritas untuk mengimbangi visi percepatan pembangunan. Kota ini butuh eksekutor, bukan pejabat yang hanya pandai beretorika di balik meja.”
Dua Titik Aksi Damai di Balai Kota dan Kediaman Wamendagri
Jika dalam waktu 3 x 24 jam tidak ada progres nyata di lapangan, Gibas Kota Bogor memastikan akan menurunkan massa dalam skala besar yang dipusatkan di dua titik strategis.
Balai Kota Bogor:
Menuntut evaluasi total dan desakan kepada Walikota untuk segera mencopot Kepala Dinas PUPR.
Kediaman Wamendagri Bima Arya:
Sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan warga terhadap sosok pemimpin nasional asal Bogor.
“Langkah kami mendatangi kediaman Bapak Bima Arya adalah murni karena rasa sayang dan kepercayaan kami kepada beliau selaku Wamendagri. Kami ingin memastikan suara rakyat Bogor didengar langsung oleh beliau, agar fungsi pengawasan terhadap integritas ASN di ‘rumah’ sendiri dapat diperketat,” jelas Umar.
Menuju “Lautan Hitam”
Umar Jagad memastikan bahwa gerakan ini tidak akan bersifat lokal. Mulai besok, koordinasi lintas wilayah dengan seluruh pimpinan Gibas se-Jawa Barat akan dilakukan untuk mematangkan skenario aksi.
“Jika aspirasi ini dianggap angin lalu, jangan salahkan jika Balai Kota akan berubah menjadi ‘Lautan Hitam’. Kami bergerak dalam koridor hukum dan konstitusi untuk mengingatkan pemerintah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Bogor butuh aksi nyata, bukan janji di atas kertas yang tak kunjung terealisasi,” tutupnya dengan nada tajam.
(Tim Red)
