Kotabogor//portalsuaraindonesia.com/
KOTA BOGOR | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini, Presidium Ormas Kota Bogor secara terbuka menyatakan penolakan keras terhadap program tersebut dan mempertanyakan sejauh mana pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Sikap tegas itu disampaikan Presidium Ormas Kota Bogor dalam pertemuan di Waroeng Atmosfer, Kota Bogor, Kamis (8/10/2026).
Presidium menilai terdapat sejumlah persoalan yang patut dikritisi, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, pengawasan, efektivitas, serta potensi munculnya kepentingan tertentu dalam pelaksanaan program.
Yang menjadi perhatian Presidium bukan sekadar ada atau tidaknya program MBG, tetapi bagaimana program tersebut dijalankan dan siapa yang pada akhirnya mendapatkan manfaat paling besar.
“Kami mempertanyakan apakah MBG benar-benar sudah tepat sasaran. Jangan sampai program yang menggunakan anggaran negara dan membawa nama kepentingan rakyat justru membuka ruang bagi kepentingan kelompok tertentu,” tegas Presidium.
Presidium menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menyimpulkan bahwa telah terjadi korupsi dalam program MBG. Namun, isu dan dugaan mengenai potensi penyimpangan harus dijawab melalui transparansi dan pemeriksaan yang objektif, bukan dengan mengabaikannya.
Jangan Sampai Program Rakyat Menjadi Ladang Kepentingan
Presidium menilai setiap program pemerintah yang menggunakan anggaran publik wajib dapat diawasi masyarakat. Menurutnya, publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengadaan, distribusi, pengawasan, hingga pertanggungjawaban program tersebut.
“Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan, tepat sasaran dan transparan, silakan buka kepada publik. Jangan takut diawasi. Pengawasan masyarakat bukan ancaman, tetapi bagian dari demokrasi,” ujar Presidium.
Kekhawatiran terhadap kemungkinan adanya dugaan konflik kepentingan, dugaan permainan dalam pelaksanaan, atau dugaan penyalahgunaan anggaran juga disebut sebagai alasan mengapa program tersebut perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat.
Presidium kembali menekankan bahwa semua itu masih berupa isu, dugaan, dan potensi yang harus dibuktikan melalui mekanisme hukum serta pemeriksaan lembaga berwenang.
Tujuh Ormas Bersatu
Sikap tersebut disuarakan secara bersama oleh organisasi masyarakat yang tergabung dalam Presidium Ormas Kota Bogor, yakni:
– LSM Laskar NKRI
– PPMLVRI
– PPBNI/Satria Banten
– Laskar Merah Putih
– Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI)
– Gibas
– BPPKB Banten
Gabungan tujuh organisasi tersebut menegaskan bahwa posisi mereka merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik, bukan semata-mata penolakan tanpa alasan.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar kembali kepada kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyat hanya menjadi alasan dalam sebuah program, sementara manfaat ekonominya justru berputar pada pihak-pihak tertentu,” tegas Presidium.
Siapkan Aksi di Depan Istana Bogor
Tidak berhenti pada pernyataan sikap, Presidium Ormas Kota Bogor juga menyampaikan rencana untuk menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Istana Bogor dalam waktu dekat.
Aksi tersebut direncanakan melibatkan tujuh organisasi yang tergabung dalam Presidium Ormas Kota Bogor dengan jumlah peserta ratusan massa.
Aksi tersebut akan menjadi momentum bagi Presidium untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai program MBG.
“Kami akan turun menyampaikan aspirasi. Kami ingin pemerintah mendengar suara rakyat. Kami akan mengedepankan cara-cara yang tertib dan konstitusional, tetapi substansi tuntutan kami tetap tegas,” kata Presidium.
“Kami Tidak Menuduh, Kami Meminta Dibuktikan”
Presidium juga memberikan penegasan penting bahwa kritik yang disampaikan tidak boleh dipelintir sebagai tuduhan bahwa telah terjadi korupsi.
“Kami tidak mengatakan seseorang atau pihak tertentu telah melakukan korupsi. Itu kewenangan aparat penegak hukum untuk membuktikan. Kami hanya mengatakan bahwa ada isu dan dugaan yang berkembang di masyarakat dan harus dijawab secara transparan,” tegas Presidium.
Menurut mereka, cara terbaik membantah dugaan tersebut bukan melalui perdebatan, melainkan dengan membuka data, memperkuat pengawasan, melakukan audit bila diperlukan, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, Presidium Ormas Kota Bogor menegaskan bahwa keberpihakan mereka adalah kepada masyarakat.
“Kami berdiri bersama rakyat. Kalau program ini benar-benar untuk rakyat, maka rakyat harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya. Jangan sampai program yang tujuan awalnya baik justru menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada maslahat,” pungkas Presidium.
Pesan Presidium jelas, kepentingan rakyat harus berada di atas kepentingan kelompok, dan setiap dugaan penyimpangan wajib dijawab dengan transparansi serta pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
(Tim Red)
