Pontianak//portalsuaraindonesia-com.sg.okeweb.net/
Pontianak, Kalbar — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan ruang temu bagi masyarakat dan pengambil kebijakan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim).
“Kita ingin mewujudkan desa-desa di Kalbar yang tangguh terhadap perubahan iklim,” kata Kepala DLHK Kalbar Adi Yani di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat ini menjadi langkah awal mentransformasi aksi lingkungan lokal menjadi gerakan yang terdokumentasi secara formal, legal, dan diakui secara nasional.
Selain kesenjangan pemahaman teknis, katanya, kelembagaan dan digitalisasi menjadi kendala dalam penguatan aksi masyarakat. Masyarakat perlu memiliki kelompok terorganisasi dengan legal standing resmi, sedangkan digitalisasi melalui Sistem Registri Nasional (SRN) memudahkan pendataan aksi mitigasi dan adaptasi yang telah dilakukan.
Dia menjelaskan Kalbar memiliki empat karakter wilayah berbeda, pesisir, pedalaman, perbatasan, dan pulau kecil, yang perlu didorong untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Program Kampung Iklim juga diharapkan mendukung peningkatan status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) serta kesejahteraan masyarakat.
Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura (Untan) Prof Gusti Hardiansyah menekankan pentingnya mengintegrasikan ekonomi dan ekologi dalam menghadapi perubahan iklim.
“Dengan mendukung Desa Proklim, masyarakat bisa berkontribusi nyata dalam mitigasi dan adaptasi, serta terdokumentasi untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari tingkat nasional maupun internasional,” Ucapnya. Sabtu (22/01/2026).
Koko Wijanarka dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup menambahkan Proklim aksi berbasis komunitas untuk memperkuat ketahanan iklim.
“Kunci keberhasilan Proklim salah satunya adalah kolaborasi, sekaligus mendata dan mendaftarkan aksi yang sudah berjalan agar bisa mendapat dukungan lebih luas,” katanya.
Program ini didanai melalui Results-Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2 untuk periode 2014–2016, dikelola oleh Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan disalurkan ke Pemerintah Provinsi Kalbar melalui lembaga perantara Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh.
“Melalui workshop dan Program Kampung Iklim, DLHK Kalbar berharap mampu mendorong masyarakat menjadi aktor utama dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta memperkuat kapasitas desa menghadapi tantangan lingkungan yang terus berubah,” kata dia.
(Tim red)
