Bogor//portalsuaraindonesia-com.sg.okeweb.net/
Cibinong Bogor, — Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menghadiri agenda krusial Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Bogor untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027. Bertempat di pusat pemerintahan pada Selasa (7/4/2026), forum strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, beserta jajaran kepala SKPD dan direksi BUMD.
Kristalisasi Suara Masyarakat
Dalam penyampaiannya,” Sastra Winara menekankan bahwa Musrenbang RKPD tingkat kabupaten bukan sekadar seremoni administratif, melainkan fase final yang krusial. Agenda ini merupakan muara dari seluruh aspirasi yang telah dihimpun secara berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan.
“Ini adalah momentum krusial untuk mengintegrasikan seluruh usulan dari tingkat akar rumput. Apa yang kita bahas hari ini adalah tindak lanjut nyata dari Musrenbang desa dan kecamatan yang telah kita lalui bersama,” ujar Sastra.
Perencanaan Berbasis Data dan Integritas
Sastra menjelaskan bahwa dokumen RKPD ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Ia menegaskan bahwa setiap angka dan program yang muncul dalam APBD bukanlah hasil kebijakan instan, melainkan buah dari proses perencanaan matang selama satu tahun penuh.
Penyusunan anggaran ini secara komprehensif mengadopsi dua jalur utama:
Bottom-Up Planning :
Aspirasi langsung dari masyarakat melalui musyawarah berjenjang.
Political Representation :
Hasil serapan aspirasi anggota DPRD Kabupaten Bogor yang diperoleh melalui kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing.
“Postur APBD yang kita susun memiliki legitimasi kuat karena lahir dari proses teknokrasi dan politis yang panjang. Tidak ada program yang muncul tiba-tiba; semuanya melalui tahapan validasi satu tahun sebelumnya,” tegasnya.
Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
Sejalan dengan visi legislatif, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan bahwa arsitektur APBD 2027 tetap diprioritaskan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Selain menguatkan sektor pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen melanjutkan program Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa.
“Fokus kami tetap konsisten: memastikan kebutuhan fundamental rakyat terpenuhi. Kami berharap kolaborasi harmonis dengan seluruh jajaran DPRD dapat terus terjaga demi keberlanjutan program strategis seperti Bankeu Desa di tahun 2027 mendatang,” pungkas Rudy.
Langkah ini menandai babak baru dalam upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, transparan, dan tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat.
