Pontianak//portalsuaraindonesia-com.sg.okeweb.net/
Pontianak Kalbar – Pembangunan jembatan akses menuju SMA Negeri 2 Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, kini menjadi sorotan tajam. Proyek yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp396.530.000,00 tersebut diduga terbengkalai dan hingga kini belum dapat fungsional bagi para siswa.
Kondisi Lapangan dan Kekhawatiran Siswa Berdasarkan pantauan di lokasi, progres pembangunan jembatan terlihat belum tuntas (mangkrak). Akibatnya, para siswa terpaksa masih menggunakan jembatan sementara yang kondisinya kian memprihatinkan dan mulai melapuk. Hal ini menimbulkan risiko keselamatan bagi anak sekolah yang melintas setiap harinya.
Kekecewaan mendalam dirasakan oleh warga setempat. Proyek yang seharusnya menjadi solusi akses pendidikan, justru terkesan menjadi penghamburan keuangan negara.
Tuntutan Tegas Terhadap Dinas Terkait, Masyarakat melalui perwakilannya meminta Bupati Mempawah segera mengambil langkah konkret.
Beberapa poin utama yang menjadi tuntutan warga antara lain:
Evaluasi Jabatan:
Mendesak Bupati untuk segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Kepala Bidang (Kabid) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah.
Dugaan Pembiaran:
Warga menyayangkan sikap diam atau “tutup mata” dari pihak terkait atas keterlambatan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis tersebut.
Audit Hukum:
Masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan memeriksa proses pelaksanaan proyek guna memastikan tidak adanya kerugian negara atau praktik maladministrasi.
“Kami sangat mengharapkan Bupati Mempawah segera memanggil Kabid PUPR. Jika terbukti lalai dalam pengawasan proyek yang menggunakan uang rakyat ini, lebih baik dicopot atau diganti saja,” tegas seorang warga berinisial BL kepada tim investigasi. Kamis (15/01/2026)
Harapan Masyarakat
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Segedong masih menanti kepastian kapan jembatan tersebut dapat diselesaikan secara layak. Mereka berharap anggaran sebesar hampir 400 juta rupiah tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar meninggalkan infrastruktur yang terbengkalai.
Tim Investigasi (Kaperwil Kalbar)
